Mengapa Hanya Satu Nama?

Cobalah sejenak membayangkan sebuah barisan. Berdirikan di sana para pemimpin partai besar di negeri ini, lalu ajukan satu pertanyaan yang sederhana “Berapa banyak di antara mereka yang anak, menantu, atau saudaranya ikut berjalan di jalur yang sama?” Bila kita jujur menghitung, jawabannya nyaris seragam. Hampir semua.

Namun ada yang ganjil dari barisan yang seragam itu. Dari sekian banyak nama, hanya satu yang membuat ruang publik bising bertahun-tahun, yang namanya disebut dalam demonstrasi, dijadikan tajuk, dan diperdebatkan sampai ke meja makan. Nama itu Joko Widodo.

Tulisan ini tidak hendak membela seseorang dengan menutup mata, dan tidak pula ikut menghakimi dengan tangan yang gemetar oleh amarah. Ia hanya ingin mengajukan satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan kepala dingin. Kalau memperjuangkan jalan politik untuk anak adalah sebuah kesalahan, mengapa kesalahan itu seolah hanya dibebankan pada satu orang, sementara yang lain kita biarkan lewat tanpa suara?

Sebuah Barisan yang Jarang Disandingkan

Mari kita sandingkan, sesuatu yang jarang dilakukan ketika emosi sedang tinggi.

Di PDI Perjuangan, kursi ketua umum dipegang Megawati Soekarnoputri, putri Presiden pertama. Anaknya, Puan Maharani, kini Ketua DPR, sekaligus cucu Bung Karno. Anaknya yang lain, Prananda Prabowo, menempati posisi penting di jantung partai. Ini bukan satu generasi dinasti, melainkan tiga yakni Soekarno, Megawati, lalu Puan.

Di Partai Demokrat, kursi ketua umum yang dulu dirintis Susilo Bambang Yudhoyono kini diduduki putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang kemudian juga masuk kabinet. Putra keduanya, Edhie Baskoro Yudhoyono, sudah lama menjadi anggota dewan dan memimpin fraksi partainya di Senayan.

Di Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan memegang kursi ketua umum, dan putrinya, Futri Zulya Savitri, melenggang ke DPR lalu memimpin fraksi. Di Partai Ummat, Amien Rais dan putranya, Hanafi Rais, menapaki jalan yang sejajar di Partai.

Contoh yang paling terang mungkin datang dari Partai Perindo. Pada Juli 2024, Hary Tanoesoedibjo menyerahkan kursi ketua umum kepada putri sulungnya, Angela Tanoesoedibjo yang sebelumnya telah menjabat wakil menteri. Pada pemilu yang sama, Hary bersama istri dan lima anaknya maju sebagai calon anggota legislatif di berbagai daerah pemilihan. Satu keluarga, tujuh nama, satu partai. Publik sempat riuh sejenak, lalu senyap. Perindo pun tidak lolos ke Senayan, dan cerita itu berlalu tanpa gema yang panjang.

Bila kita menoleh ke daerah, pola yang sama berulang. Banten adalah contoh klasik, tempat satu keluarga besar sempat menguasai jabatan dari provinsi sampai kabupaten dalam waktu yang lama atau kini yang gempar dan baru disadari publik yakni Kalimatan Timur, hampir seluruh lini kekuasaan di Kaltim ditapaki oleh lingkaran yang sama. Dan bila kita mundur ke skala dunia, dinasti bukan barang asing. India punya trah Nehru-Gandhi. Amerika punya keluarga Kennedy, Bush, dan Clinton. Filipina punya Aquino dan Marcos. Politik kekerabatan adalah gejala tua yang hidup di banyak demokrasi, matang maupun muda.

Prolog diatas bukan hanya angka, namun fakta yang berbicara lebih Jujur

Yang membuat gejala ini tidak bisa dikecilkan sebagai kebetulan adalah datanya.

Menyorot satu nama sambil mendiamkan seluruh barisan bukanlah kejujuran. Itu tebang pilih.

Artinya, dinasti bukan penyimpangan satu orang. Ia sudah menjadi arus utama, cara paling lazim bagi kekuasaan untuk memperpanjang dirinya sendiri, dan ia dikerjakan hampir oleh semua kekuatan politik yang ada.

Lalu, Mengapa Hanya Satu Nama?

Di sinilah letak persoalan yang ingin saya ajak renungkan. Jika semua membangun dinasti, mengapa kegusaran publik hanya deras mengalir ke satu arah?

Sebagian jawabannya tidak adil, dan pantas kita persoalkan. Bu Megawati, Pak SBY, Pak Zulkifli Hasan, dan Pak Hary Tanoe membangun jalan bagi keluarga mereka lewat mesin partai yang mereka kendalikan sendiri, pelan-pelan, bertahun-tahun. Karena berlangsung perlahan dan lewat pintu yang dianggap wajar, prosesnya nyaris tidak menimbulkan kejutan. Sementara langkah Jokowi berlangsung cepat, terlihat, dan terjadi di puncak kekuasaan. Yang cepat memang selalu lebih mudah dituding ketimbang yang perlahan, meski keduanya menuju tempat yang sama.

Ada pula soal hak yang sering terlupakan dalam gelombang kemarahan. Anak seorang presiden, sebagaimana anak seorang petani atau guru, adalah warga negara yang memiliki hak politik yang setara. Melarang seseorang berpolitik hanya karena ia lahir dari keluarga tertentu bukanlah demokrasi, melainkan bentuk lain dari ketidakadilan. Dan pada akhirnya, Gibran maupun Bobby Nasution tetap harus melewati pintu yang sama dengan calon lain, yaitu suara pemilih di bilik. Mereka menang bukan lewat penunjukan, melainkan lewat pemilihan. Terhadap semua tuduhan, Jokowi sendiri berulang kali menunjuk ke satu tempat sebagai hakim, yaitu rakyat yang memberikan suaranya.

Bila hanya sampai di sini, kesimpulannya sederhana dimana publik sedang menerapkan standar ganda, dan itu tidak adil. Menyalahkan satu nama terasa memuaskan karena ia mudah. Tetapi ia juga menipu, karena membuat kita merasa telah menyelesaikan masalah padahal baru menunjuk satu gejala dari penyakit yang jauh lebih luas.

Ukuran yang Sama untuk Semua

Maka barangkali yang kita perlukan bukanlah lebih banyak kemarahan, melainkan ukuran yang lebih jujur.

Jika kita hendak menyoal dinasti politik, soal-lah semuanya dengan timbangan yang sama. Jangan garang pada satu nama dan lunak pada yang lain hanya karena yang satu bergerak cepat dan yang lain bergerak perlahan. Sebab keadilan yang memilih-milih sasaran bukanlah keadilan, melainkan selera yang menyamar sebagai prinsip.

Dan jika kita hendak menyoal Pak Jokowi secara khusus, arahkanlah pada titik yang tepat. Bukan pada hak anaknya untuk berpolitik, karena hak itu dimiliki setiap warga negara. Melainkan pada pertanyaan apakah lembaga milik publik boleh digeser untuk kepentingan pribadi, sebuah pertanyaan yang berlaku untuk siapa pun yang berkuasa, hari ini maupun esok, kawan maupun lawan.

Pada akhirnya, ujian sebuah demokrasi bukanlah apakah anak seorang pemimpin boleh masuk ke gelanggang. Ujiannya adalah apakah pintu itu tetap terbuka bagi mereka yang tidak menyandang nama besar, yang tidak punya trah, yang hanya berbekal kerja dan gagasan. Selama pintu itu masih bisa dibuka oleh siapa saja, dinasti hanyalah salah satu pemain di lapangan. Tetapi begitu pintu itu tertutup rapat dan hanya bisa dilewati oleh yang bernama tertentu, saat itulah kita benar-benar kehilangan sesuatu.

Dan kehilangan itu tidak akan pernah menjadi salah satu orang saja. Ia akan menjadi kehilangan kita bersama.

Sekian.