Dari Anggota Menjadi Pemilik, Arti Menjadi Kader

Di DPD PSI Kabupaten Cianjur, kami mengambil satu keputusan yang terdengar administratif: setiap orang yang disebut kader wajib memiliki Kartu Tanda Anggota.

Tidak ada kader tanpa KTA.

Keputusan itu dapat dibaca sebagai urusan pendataan. Nama dimasukkan, identitas diverifikasi, nomor diterbitkan, lalu angka keanggotaan bertambah di dalam sistem. Bagi sebuah partai yang sedang memperkuat struktur sampai tingkat bawah, ketertiban semacam ini memang diperlukan. Organisasi tidak mungkin dibangun hanya dari orang-orang yang merasa dekat, sesekali hadir, tetapi tidak pernah memiliki status dan tanggung jawab yang jelas.

Namun setiap kali saya memikirkan kebijakan itu, muncul pertanyaan yang lebih sulit daripada soal administrasi. Setelah seseorang memiliki KTA, apa sebenarnya yang ia miliki?

Apakah ia hanya memperoleh nomor keanggotaan? Apakah ia menjadi nama baru di dalam dashboard? Apakah tugasnya sekadar hadir ketika diminta, memakai atribut ketika ada kegiatan, dan memberikan suara ketika partai mengadakan pemilihan? Atau KTA adalah awal dari sesuatu yang lebih besar: hak untuk belajar, bertanya, berbeda pendapat, ikut bekerja, dan ikut menentukan arah rumah yang baru dimasukinya?

Pertanyaan itu menjadi penting ketika PSI sedang menjalani transformasi besar. Lambang mawar telah berganti menjadi gajah. Identitas Partai Super Terbuka diperkenalkan. Ketua umum dipilih melalui mekanisme satu anggota satu suara. Sistem keanggotaan diperbarui secara digital. Tokoh-tokoh dengan pengalaman dan latar politik yang beragam masuk melalui pintu yang semakin lebar.

Perubahan itu nyata. Tetapi transformasi organisasi tidak selesai ketika simbol, sistem, dan susunan pengurus berubah. Transformasi selesai diuji di tempat lain: dalam pengalaman orang yang berada di dalamnya.

Pintu yang Semakin Lebar

Pada Kongres PSI 2025, pemilihan ketua umum dilakukan melalui e-vote. Data saat itu mencatat terdapat 157.579 pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan Kaesang Pangarep terpilih dengan 65,28 persen suara. PSI menyebut mekanisme satu anggota satu suara itu sebagai bagian dari transformasi menuju Partai Super Terbuka. Langkah tersebut layak dihargai. Dalam banyak organisasi politik, anggota biasa sering berada jauh dari pemilihan pemimpin tertinggi. Keputusan diambil melalui forum terbatas, negosiasi elite, atau mekanisme yang secara formal sah tetapi sulit disentuh oleh anggota di lapisan bawah. Ketika PSI memberi setiap anggota yang masuk DPT Pemilu Raya hak suara langsung, partai membuka satu pintu penting menuju demokrasi internal.

PSI juga memperluas pengertian keterbukaan melalui rebranding. Logo mawar diganti dengan gajah dalam Kongres Juli 2025. Partai menjelaskan gajah sebagai simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, kesetiaan, dan solidaritas. Pada Rakernas Januari 2026, identitas Partai Super Terbuka kembali ditegaskan sebagai rumah yang inklusif dan tidak berdiri untuk satu kelompok saja. Sesudah itu, sejumlah politikus berpengalaman dari partai lain bergabung. Ahmad Ali, Bestari Barus, Rusdi Masse, Nina Agustina, dan nama-nama lain datang dengan pengalaman, jejaring, serta sejarah politik masing-masing. Pada April 2026, Grace Natalie menyatakan bahwa PSI membuka pintu bagi tokoh-tokoh nasional untuk memperkuat kepengurusan pusat dan daerah.

Keterbukaan semacam ini membawa kemungkinan besar. Partai muda tidak harus menghabiskan waktu dengan menemukan semua pengetahuan dari nol. Pengalaman dapat bertemu dengan energi baru. Jejaring nasional dapat membantu struktur lokal. Orang-orang yang dahulu berada di luar dapat membawa cara pandang, keterampilan, dan kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terhubung dengan PSI.

Tetapi pintu yang terbuka juga membawa perbedaan masuk ke dalam rumah.

Perbedaan generasi. Perbedaan pengalaman. Perbedaan cara bekerja. Perbedaan kepentingan. Bahkan perbedaan mengenai arti keterbukaan itu sendiri.

Tokoh senior tidak otomatis membawa kebiasaan lama yang buruk. Kader muda juga tidak otomatis menjadi penjaga idealisme yang paling murni. Pengalaman dapat membuat seseorang lebih matang, tetapi juga lebih terbiasa dengan pola lama. Kebaruan dapat menghasilkan keberanian, tetapi juga kenaifan. Karena itu, persoalannya bukan memilih antara orang lama dan orang baru.

Persoalannya adalah apakah semua orang, lama maupun baru, masuk ke dalam aturan nilai dan pertanggungjawaban yang sama.

Partai terbuka bukan partai tanpa batas. Ia dapat menerima latar yang beragam tanpa menjadi tempat di mana semua perilaku dianggap sama. Keterbukaan justru memerlukan fondasi yang kokoh: antikorupsi, penghormatan terhadap keberagaman, kesetiaan pada demokrasi, penolakan terhadap kekerasan dan intoleransi, serta keberanian mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk ketika dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita sendiri.

Kalau pintu dibuka lebar tetapi nilai menjadi kabur, keterbukaan hanya memperbesar rumah tanpa memperkuat fondasinya.

KTA sebagai Batas yang Jelas

Di sinilah saya melihat kembali keputusan PSI Cianjur mengenai KTA.

Undang-Undang Partai Politik mendefinisikan partai sebagai organisasi yang dibentuk warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Undang-undang juga mengharuskan AD dan ART partai memuat mekanisme rekrutmen keanggotaan, kaderisasi, pemberhentian anggota, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perselisihan internal. Artinya, keanggotaan bukan sekadar perasaan dekat. Ia adalah hubungan organisasi yang membawa hak, kewajiban, aturan, dan pertanggungjawaban.

Seseorang boleh menyukai PSI tanpa menjadi anggota. Ia boleh memilih PSI tanpa membuat KTA. Ia bahkan boleh membantu satu agenda publik PSI sambil tetap menjaga jarak dari partai. Demokrasi membutuhkan warga independen, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, komunitas, dan orang-orang nonpartisan yang tidak berada di bawah disiplin partai mana pun.

Partai tidak boleh menganggap setiap simpati sebagai kepemilikan.

Namun ketika seseorang menyebut dirinya kader, keadaan berubah. Kata kader mengandung tanggung jawab yang lebih besar daripada pemilih atau pendukung. Kader membawa nama organisasi, mengikuti keputusan internal, memperoleh ruang dalam struktur, dan dapat bertindak di hadapan publik sebagai bagian dari partai. Karena itu, statusnya tidak seharusnya menggantung di antara kedekatan pribadi dan keanggotaan resmi. Kewajiban KTA di PSI Cianjur dimaksudkan untuk membuat batas itu jelas. Bukan untuk membatasi simpati warga. Bukan pula untuk mengukur kesetiaan dari selembar kartu. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap orang yang menggunakan identitas kader bersedia masuk ke dalam hubungan hak dan tanggung jawab yang dapat diperiksa.

KTA mengatakan: saya tidak hanya hadir di dekat rumah ini. Saya memilih masuk ke dalamnya.

Tetapi justru setelah itu, tanggung jawab pengurus dimulai.

Kalau partai meminta seseorang berstatus resmi, partai juga harus memperlakukan keanggotaannya secara sungguh-sungguh. Kita tidak dapat meminta orang tunduk pada aturan organisasi sambil tidak memberi mereka penjelasan tentang aturan tersebut. Kita tidak dapat mencatat nama mereka sebagai kekuatan struktur, tetapi hanya menghubungi mereka ketika membutuhkan massa, dokumentasi, verifikasi, atau suara.

Kewajiban tidak boleh berjalan satu arah.

Pandangan itu bukan sesuatu yang asing bagi PSI. Dalam refleksi yang diterbitkan kanal resmi PSI Jakarta setelah Pemilu Raya, anggota yang secara sukarela memegang KTA disebut seharusnya memperoleh akses yang lebih besar di internal partai. Tulisan yang sama menegaskan bahwa anggota tidak semestinya dilihat hanya sebagai angka suara, melainkan sebagai individu dengan opini, ambisi, dan hak politik di dalam organisasi.

Angka yang Bertambah, Pertanyaan yang Ikut Membesar

Data internal sistem keanggotaan PSI Kabupaten Cianjur per 3 Agustus 2026 mencatat 6.067 Kader. Sebanyak 3.896 pendaftaran tercatat sejak Januari sampai Agustus 2026 yakni periode baru PSI Cianjur dimulai.

Angka itu menunjukkan animo yang patut disambut. Ribuan orang telah mengambil langkah yang lebih konkret daripada sekadar menekan tombol suka atau menyatakan simpati. Mereka menyerahkan data, mendaftarkan diri, dan membuka kemungkinan untuk terhubung dengan kerja organisasi.

Namun saya harus menjaga arti angka tersebut.

Pendaftar belum otomatis berarti anggota yang telah terverifikasi. Anggota belum otomatis berarti kader aktif. Kader aktif belum otomatis berarti kader yang memahami nilai, mampu bekerja, dipercaya masyarakat, atau siap memegang tanggung jawab publik. Lebih tidak masuk akal lagi jika angka pendaftaran diperlakukan sebagai angka dukungan elektoral.

Satu pendaftar bukan satu suara.

Di sinilah sebuah ukuran yang berguna dapat berubah menjadi godaan. Dalam ilmu sosial dikenal sebuah peringatan yang sering disederhanakan sebagai Goodhart's law: ketika suatu ukuran dijadikan target utama, orang dapat belajar mengejar ukurannya sampai angka itu tidak lagi menggambarkan kenyataan yang hendak diukur. Peringatan itu bukan alasan untuk menolak target. Tanpa data, organisasi mudah dipenuhi struktur fiktif dan klaim yang tidak dapat diperiksa. Jumlah KTA, persebaran anggota, kelengkapan pengurus, kegiatan, serta tindak lanjut tetap perlu diukur.

Yang harus ditolak adalah keyakinan bahwa satu angka dapat mewakili seluruh kehidupan partai.

Sistem dapat menghitung berapa orang yang terdaftar. Ia belum tentu mengetahui siapa yang kembali setelah pertemuan pertama. Dashboard dapat mencatat jumlah kegiatan. Ia belum tentu menjelaskan apakah warga merasa didengar. Foto dapat membuktikan bahwa sebuah acara berlangsung. Ia tidak membuktikan bahwa hubungan tetap hidup setelah kamera mati. Karena itu, pertumbuhan KTA di Cianjur harus dibaca sebagai awal pekerjaan, bukan akhir pembuktian.

Pertanyaan berikutnya lebih penting: dari 32 kecamatan, dari mana mereka datang? Berapa yang datanya valid dan masih dapat dihubungi? Berapa yang telah mengikuti pendidikan politik? Berapa yang memperoleh tugas sesuai kemampuan? Berapa yang tetap aktif setelah tiga atau enam bulan? Berapa yang pernah menyampaikan kritik, dan apakah kritik itu menerima jawaban?

Kalau pertanyaan-pertanyaan itu belum dapat dijawab, ketidaktahuan tersebut tidak perlu ditutupi. Ia harus diubah menjadi agenda organisasi.

Teknologi seharusnya membantu kami mengenali manusia dengan lebih baik, bukan mengubah manusia menjadi baris data yang rapi.

Peringatan dari Organisasi yang Semakin Besar

Lebih dari seabad lalu, Robert Michels mempelajari organisasi politik dan merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai iron law of oligarchy. Intinya bukan bahwa setiap pemimpin pasti jahat atau setiap organisasi demokratis pasti palsu. Peringatannya lebih struktural: ketika organisasi tumbuh, pekerjaan menjadi rumit, pengetahuan terkonsentrasi, keputusan perlu diambil cepat, dan pengurus profesional menguasai lebih banyak informasi daripada anggota biasa. Dalam keadaan itu, kekuasaan cenderung bergerak ke tangan sedikit orang.

PSI bukan satu-satunya organisasi yang menghadapi risiko tersebut. Tidak ada partai yang kebal. Bahkan organisasi yang lahir untuk melawan elite dapat membentuk elitenya sendiri ketika hanya segelintir orang memahami sistem, mengendalikan agenda, memiliki akses kepada tokoh, atau menentukan informasi apa yang sampai kepada anggota. Namun teori Michels tidak harus dibaca sebagai vonis. Kalau oligarki dianggap takdir yang tidak mungkin dilawan, tidak ada alasan membangun mekanisme demokrasi internal. Justru karena kecenderungan itu nyata, organisasi perlu menciptakan penyeimbang: sirkulasi kepemimpinan, aturan yang jelas, akses informasi, pendidikan kader, jalur koreksi, serta ruang bagi anggota untuk menyampaikan pendapat tanpa takut kehilangan tempat.

Mekanisme satu anggota satu suara adalah salah satu jawaban penting. Tetapi demokrasi internal tidak selesai ketika suara dihitung.

Ia baru dimulai ketika anggota merasa suaranya tetap berarti setelah pemenang diumumkan.

Di sinilah gagasan Albert O. Hirschman mengenai exit, voice, and loyalty membantu. Ketika seseorang kecewa terhadap organisasi, ia dapat pergi, menyampaikan suara untuk memperbaikinya, atau tetap bertahan karena loyalitas. Organisasi yang sehat tidak membuat pintu keluar menjadi satu-satunya cara untuk menanggapi kekecewaan. Ia memberi tempat bagi voice, yaitu keberanian mengemukakan masalah dan usaha memperbaiki keadaan dari dalam.

Loyalitas yang dewasa bukan diam.

Seorang anggota yang bertanya tidak otomatis tidak setia. Kader yang mengingatkan pengurus tidak sedang merusak kesatuan. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perpecahan. Kadang-kadang, orang yang paling peduli pada rumah adalah orang yang pertama kali menunjukkan atapnya bocor.

Tentu tidak semua keputusan partai dapat diputuskan melalui referendum. Organisasi membutuhkan mandat, pembagian kerja, disiplin, kerahasiaan terbatas untuk hal tertentu, dan kemampuan bergerak cepat. Ketua harus dapat memimpin. Pengurus harus berani mengambil keputusan. Setelah keputusan dibuat secara sah, kader juga mempunyai kewajiban menjalankannya.

Tetapi delegasi bukan cek kosong.

Kepemimpinan yang kuat tidak diukur dari seberapa sedikit pertanyaan yang terdengar. Ia diukur dari kemampuan mengambil keputusan sambil tetap menyediakan alasan, batas waktu evaluasi, dan ruang koreksi.

Cianjur Tidak Dapat Menumpang Selamanya

Bagi PSI Cianjur, seluruh pembicaraan ini berhadapan dengan kenyataan yang sangat lokal.

Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Cianjur 2024 mencatat PSI memperoleh 7.967 dari 1.269.105 suara sah, sekitar 0,63 persen. Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 2114 Tahun 2024 kemudian menetapkan PSI memperoleh nol dari 50 kursi DPRD kabupaten. Hasil itu terjadi sebelum saya menerima tanggung jawab memimpin DPD pada Januari 2026. Urutan waktu tersebut penting untuk menjaga fakta. Namun sejak tanggung jawab diberikan kepada saya, posisi awal itu ikut berada di meja saya.

Saya tidak membacanya sebagai penghinaan terhadap PSI. Saya membacanya sebagai alamat.

Alamat itu menjelaskan bahwa keterbukaan nasional, tokoh besar, sistem digital, dan simbol baru belum otomatis menjadi kepercayaan lokal. Warga Cianjur tidak mempunyai kewajiban memindahkan perhatian mereka kepada PSI hanya karena partai sedang ramai dibicarakan di Jakarta. Sebuah logo dapat diganti dalam satu kongres. Ingatan publik berubah setelah melihat perilaku yang berbeda berkali-kali.

Di kabupaten dengan 32 kecamatan dan enam daerah pemilihan, tantangannya bukan sekadar membuat nama PSI dikenal. Setiap wilayah mempunyai jarak, kepadatan, akses, mata pencaharian, dan pengalaman politik yang tidak seragam. Pekerjaan di Cianjur kota tidak dapat disalin mentah-mentah ke Cianjur selatan. Struktur yang lengkap di atas kertas belum tentu menjadi jaringan pendengaran yang hidup.

Di sinilah transformasi PSI akan memperoleh maknanya.

Gajah tidak boleh hanya hidup di baliho. Ia harus hadir sebagai perilaku yang dapat dikenali: mau mendengar sebelum berbicara, membawa data sebelum membuat klaim, kembali setelah menerima aspirasi, mengakui batas kewenangan, dan menyiapkan kader sebelum menawarkan nama mereka kepada publik.

Tantangan bagi PSI Cianjur bukan membuktikan bahwa kritik kepada partai selalu salah. Tantangannya adalah memberi warga cukup pengalaman untuk menilai bahwa organisasi ini sedang belajar, berubah, dan bekerja dengan cara yang berbeda.

Kepercayaan lokal tidak dapat diimpor.

Ia harus dibangun di sini.

Dari Pemilik Nama Menjadi Pemilik Suara

Lalu seperti apa arti “milik anggota” di Cianjur?

Bagi saya, jawabannya tidak boleh berhenti pada bahasa besar. Ia harus dapat diterjemahkan menjadi pengalaman yang bisa diperiksa.

Pertama, KTA harus diikuti orientasi dasar. Setiap kader perlu mengetahui nilai partai, struktur pengambilan keputusan, hak dan kewajibannya, batas antara pendapat pribadi dan sikap resmi organisasi, serta cara menyampaikan keberatan. Meminta kepatuhan tanpa memberi pengetahuan hanya akan menghasilkan ketertiban yang rapuh.

Kedua, anggota perlu memiliki ruang bicara yang teratur, bukan hanya ketika ada konflik. Forum anggota dapat digunakan untuk mengusulkan agenda lokal, mengkritik pekerjaan pengurus, dan menilai tindak lanjut. Tidak semua usulan harus diterima. Namun setiap usulan yang masuk perlu memperoleh status yang jelas: diterima, dipelajari, diteruskan, atau ditolak dengan alasan.

Ketiga, ukuran keanggotaan perlu dibuat berlapis. Total KTA tetap dicatat, tetapi harus dibedakan dari anggota terverifikasi, anggota yang telah mengikuti pendidikan politik, kader aktif pada periode tertentu, kader yang mengerjakan tugas publik, dan kader yang tetap terlibat setelah waktu berjalan. Dengan cara itu, angka membantu organisasi melihat kenyataan, bukan menutupinya.

Keempat, pengurus perlu melaporkan kembali pekerjaan kepada anggota. Kalau anggota diminta bertanggung jawab kepada partai, pengurus juga harus bertanggung jawab kepada anggota. Laporan tidak harus menjadi dokumen tebal. Ia dapat memuat keputusan utama, alasan, pekerjaan yang selesai, pekerjaan yang tertunda, penggunaan sumber daya yang relevan, dan ruang koreksi.

Kelima, perbedaan tidak boleh hanya ditoleransi selama tidak menyentuh ketua. Saya ingin menguji prinsip ini pada diri saya sendiri. Kalau PSI Cianjur ingin menjadi milik anggotanya, saya harus menyediakan ruang bagi pertanyaan yang tidak nyaman bagi saya.

Ini bukan janji bahwa seluruh hubungan internal akan selalu tenang. Rumah yang hidup justru memiliki percakapan. Kadang-kadang keras. Kadang-kadang melelahkan. Tetapi konflik yang diatur secara adil lebih sehat daripada keseragaman yang hanya lahir karena orang takut berbicara.

Rumah yang Tidak Berhenti pada Pintu

Saya tetap percaya pada keputusan mewajibkan KTA bagi seluruh kader PSI Cianjur.

Tanpa keanggotaan yang jelas, organisasi mudah berubah menjadi kerumunan longgar. Hak tidak jelas. Tanggung jawab tidak jelas. Orang dapat memakai nama partai tanpa tunduk pada nilai dan mekanismenya. Pada saat yang sama, pengurus dapat mengklaim dukungan orang-orang yang sebenarnya tidak pernah memilih untuk menjadi anggota.

KTA memberi batas yang jujur.

Tetapi kartu itu bukan sertifikat kepemilikan yang lengkap. Ia baru kunci untuk memasuki rumah. Sesudah pintu terbuka, seorang anggota harus menemukan pengetahuan, pekerjaan, percakapan, dan kesempatan memengaruhi arah. Kalau yang ia temukan hanya instruksi, foto, dan permintaan hadir, partai memang berhasil menambah penghuni, tetapi belum membangun rasa memiliki.

Di situlah lima gagasan yang semula terlihat terpisah bertemu.

Partai Super Terbuka berbicara tentang pintu. KTA berbicara tentang siapa yang sungguh-sungguh masuk. Sistem digital berbicara tentang kemampuan mengenali dan mengelola anggota. Satu anggota satu suara berbicara tentang hak memilih pemimpin. Rebranding berbicara tentang janji perubahan yang ingin diingat publik.

Semua itu penting.

Namun ujian akhirnya sama: apakah manusia yang masuk ke dalam partai hanya bertambah sebagai angka, atau bertumbuh sebagai warga yang mampu berunding, bekerja, mengawasi kekuasaan, dan ikut menentukan masa depan organisasi?

Sebuah partai tidak dimiliki oleh orang yang paling besar fotonya. Tidak juga oleh orang yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Partai tidak cukup disebut milik anggota hanya karena nama mereka tersimpan di dalam server.

Partai menjadi milik anggotanya ketika hak berjalan bersama tanggung jawab, loyalitas tidak mematikan suara, dan ketua bersedia mendengar bahkan ketika pertanyaan diarahkan kepadanya.

KTA membuat seseorang tercatat.

Suara membuatnya ikut memiliki.