Jika Pembangunan Memuliakan Manusia, Anak Cianjur Harus Bisa Tetap Sekolah

Pada tulisan sebelumnya, kami menyampaikan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada beton, seremoni, atau daftar proyek. Ukuran yang lebih jujur adalah apakah manusia di daerah ini sungguh menjadi lebih sehat, lebih terdidik, lebih produktif, dan lebih berdaya.

Dari titik itulah saya ingin melanjutkan pembicaraan ini. Bila pembangunan benar-benar memuliakan manusia, maka salah satu ujiannya yang paling nyata adalah apakah anak-anak Cianjur bisa bertahan di sekolah, belajar lebih lama, dan memiliki masa depan yang lebih luas daripada hari ini?

Artikel ini bukan perubahan tema, melainkan pendalaman dari gagasan yang sama dari tulisan sebelumnya

---

Kita tentu patut mengakui bahwa ada gerak. Data dari BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur pada 2025 mencapai 69,84, naik 0,95 poin dibanding 2024 yang berada di angka 68,89.

BPS juga menegaskan bahwa kenaikan ini banyak dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, terutama peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Artinya, pendidikan memang mulai memberi dorongan bagi perbaikan kualitas manusia di Cianjur. Itu kabar baik dan kabar baik memang layak diapresiasi.

Namun justru karena ada kemajuan itu, kita harus lebih jujur membaca apa yang belum selesai.

Dalam LKIP Disdikpora 2024, RLS Cianjur masih berada di angka 7,33 tahun dan HLS 12,04 tahun. Di dokumen yang sama, disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Cianjur masih relatif rendah dan rata-rata baru setara kelas VII SMP.

Artinya, kita memang bergerak, tetapi belum sampai pada titik yang membuat kita boleh cepat puas.

---

Alarm yang lebih keras datang dari data Anak Tidak Sekolah. Pada Januari 2026, Disdikpora Cianjur menyebut ada sekitar 51 ribu anak usia sekolah yang terdata tidak bersekolah berdasarkan data Pusdatin.

Tetapi angka ini harus dibaca dengan disiplin. Ini bukan angka yang boleh disederhanakan mentah-mentah sebagai “51 ribu anak putus sekolah”, karena di dalamnya terdapat kategori yang berbeda anak yang drop out, anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan, dan anak yang belum pernah sekolah sama sekali. Justru karena angkanya besar, kehati-hatian menjadi penting agar masalahnya dibaca secara jernih, bukan sekadar dijadikan angka kejut untuk konsumsi politik. Media Indonesia

Meski demikian, pesan substantifnya tetap sama yakni terlalu banyak anak Cianjur yang tercecer dari sistem pendidikan.

Disdikpora menyebut faktor sosial-ekonomi keluarga mendominasi penyebabnya. Sementara temuan KPAI menunjukkan persoalan ini berlapis, ada anak yang masuk pesantren salafiyah yang tidak terhubung ke Dapodik, ada yang memilih bekerja membantu orang tua, ada yang berhenti karena perundungan, ada yang terbentur jarak sekolah, dan ada pula masalah rendahnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pendidikan.

Ini menunjukkan bahwa isu pendidikan di Cianjur bukan persoalan satu pihak saja. Ia adalah persoalan struktural yang menumpuk dari banyak arah.

---

Karena itu, saya kira pendidikan harus ditempatkan sebagai ujian moral dari pembangunan. Jalan yang lebih baik tentu penting. Gedung yang lebih layak tentu berguna. Tetapi semua itu belum benar-benar memuliakan manusia bila terlalu banyak anak masih keluar terlalu cepat dari jalur pendidikan. Sebab sekolah bukan hanya tempat menerima pelajaran tetapi sekolah adalah tangga mobilitas sosial. Ketika tangga itu patah terlalu dini, yang terputus bukan sekadar proses belajar, tetapi juga peluang kerja yang lebih layak, pendapatan yang lebih baik, dan kemungkinan hidup dengan martabat yang lebih kuat. Dalam arti itulah pendidikan menjadi ukuran paling jujur dari pembangunan manusia sebagaimana yang kami maksud pada Artikel sebelumnya

---

Di titik ini, kita perlu membaca lebih kritis peran pendidikan nonformal karena dalam LKIP Disdikpora 2024, pendidikan kesetaraan memang ditempatkan sebagai salah satu faktor yang ikut mendorong kenaikan RLS.

Dalam LKIP Disdikpora 2024 tercatat bahwa terdapat:

• 378 lembaga PKBM/SKB
• 67.078 peserta didik

Namun pada bagian lain dokumen yang sama, disebut bahwa:

• 1 SKB
• 238 PKBM

Sementara data dari Kemendikdasmen mencatat sekitar 355 PKBM di Cianjur.

Terdapat ketidakkonsistenan data yang menunjukkan satu hal penting yakni pendidikan kesetaraan memang ada, tetapi tata kelolanya masih perlu dibaca secara lebih kritis dan lebih rapi saya kira.

---

Saya pribadi tidak melihat PKBM sebagai jawaban utama. Jalur itu tetap punya fungsi bagi warga yang sudah telanjur keluar dari sistem. Tetapi ia tidak boleh diposisikan sebagai pelarian yang secara diam-diam menormalkan kegagalan kita menjaga anak tetap berada di sekolah formal sejak awal. Apalagi, data resmi referensi Kemendikdasmen menunjukkan adanya residu administrasi yang cukup besar pada sejumlah PKBM di Cianjur. Di Kecamatan Sindangbarang, misalnya, satu PKBM tercatat memiliki 905 peserta didik dengan residu NISN, residu kependudukan, dan residu kode yang tinggi. Di Bojongpicung, residu serupa juga muncul dengan satu PKBM memiliki 828 total residu. Di Gekbrong, ada PKBM dengan 614 peserta didik dan residu administrasi yang juga besar. Tentu, residu bukan bukti otomatis siswa fiktif. Tetapi angka residu yang terlalu besar perlu dipertanyakan dan menjadi tanda merah administrasi yang menuntut verifikasi serius, bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele bahkan dibutuhkan pembenahan pendidikan formal jika residu salah satu PKBM tersebut tercatat besar. Begitupun jika nilai residu melenceng perlu dilakukan audit dan pembenahan pada administrasi dan tata kelola PKBM. Seperti yang diungkap sebelumnya terdapat ketidaksesuaian total PKBM di Cianjur 378, 238 atau 355 total PKBM? Data Kemendikdasmen

---

Maka sudah saatnya Cianjur mengubah arah kebijakan yang tidak boleh berhenti dengan memperbanyak jalur alternatif setelah anak keluar dari sekolah. PKBM bukan solusi utama dan ukuran yang lebih jujur dari kebijakan pembangunan hari ini adalah seberapa kuat sistem kita mencegah mereka tercecer sejak dini? Pendidikan kesetaraan tetap penting, tetapi ia harus dibaca sebagai koreksi atas kegagalan yang sudah terjadi, bukan pembenaran bahwa masalah selesai hanya karena tersedia Paket A, B, atau C.

Bila pembangunan sungguh memuliakan manusia, maka fokus utamanya tetap harus pada sekolah formal yang mampu menahan, mendampingi, dan membawa anak Cianjur belajar lebih lama. Jalur nonformal harus ada, tetapi dengan audit data yang ketat, pengawasan yang aktif, dan tata kelola yang tidak memberi ruang pada penggelembungan administrasi maupun penyimpangan anggaran. Bahkan dalam bagian saran LKIP-nya sendiri, Disdikpora menekankan pentingnya optimalisasi peran aktif pengawas dan penilik dalam pengawasan tata kelola dan pengendalian mutu satuan pendidikan, serta pentingnya mengembalikan anak usia sekolah yang tidak sekolah agar berpartisipasi dalam pendidikan formal maupun nonformal.

---

Penutup

Pada akhirnya, jika kita sungguh ingin berbicara tentang arah baru politik Cianjur, maka ukuran keberhasilannya harus dibuat lebih jujur. Bukan hanya berapa proyek yang selesai. Bukan hanya berapa agenda yang terlaksana. Tetapi berapa banyak anak yang berhasil kita jaga tetap sekolah, berapa lama mereka bisa belajar, dan seberapa besar kesempatan mereka untuk naik kelas dalam hidup. Karena pembangunan yang memuliakan manusia bukanlah pembangunan yang paling ramai dibicarakan. Ia adalah pembangunan yang membuat masa depan anak-anak kita tidak terputus terlalu cepat.